Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
SatzanNews, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkapkan duduk problem yang paling banyak didapatkan terkait pelayanan publik di lingkup pertanian dan pangan di kawasan Sumatera Barat merupakan menyangkut Kartu Tani.
Padahal, kata dia, pemerintah di saat ini bermaksud mempersempit bahwa yang boleh menebus pupuk bersubsidi merupakan mereka yang mempunyai Kartu Tani.
Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Terkait Monitoring Pelayanan Publik Lingkup Pertanian dan Pangan di Provinsi Sumatera Barat di akses Youtube Ombudsman RI pada Jumat (18/11/2022).
"Ini merupakan yang paling banyak, yang paling banyak itu merupakan duduk problem Kartu Tani," kata Yeka.
Persoalan pertama, kata dia, merupakan tidak semua tempat di Sumatera Barat mempunyai infrastruktur digital..
Sehingga, kata dia, tidak semua mesin edisi yang dibagikan Bank Mandiri di kawasan tersebut ternyata dapat dipakai.
Artinya, lanjut dia, aneka macam kios-kios yang mengeluhkan mesin edisinya tidak bisa digunakan.
"Terkait dengan hal ini ombudsman telah meminta kesungguhan pihak perbankan untuk memamerkan secara terperinci isu bahwa berapa saja yang pasti," kata Yeka.
"Kalau misalnya dari sekian mesin edisi yang ada, mereka mesti jujur jikalau misalnya gres 20 persen saja, 30 persen saja, sehingga nanti dihentikan dipaksakan," sambung dia.
Persoalan kedua, kata dia, merupakan sinyal.
Ia menyampaikan menurut pemantauannya tidak semua lokasi kios tani itu mempunyai sinyal yang bagus.
Padahal, kata dia, penggunaan mesin edisi mensyaratakan sinyal yang mempunyai pengaruh dan stabil.
"Kalau sinyalnya tidak kuat, tidak stabil maka itu niscaya akan ter-reject (tertolak)," kata dia.
Persoalan ketiga, lanjut dia, Kartu Tani yang telah dibagikan ternyata banyak yang didapatkan tidak aktif.
Ia menyampaikan banyak petani di Sumatera Barat yang tidak bisa menebus alasannya merupakan Kartu Taninya tidak aktif.
Keempat, banyak Kartu Tani yang hilang.
Sementara, itu lanjut dia, di satu segi pemerintah ingin memaksakan bahwa penggunaan Kartu Tani untuk mendapat pupuk bersubsidi sifatnya wajib mulai tahun depan.
"Ini cilaka. Karena unek-unek kepada kartu tani itu banyak banget. Kaprikornus jikalau ini dipaksakan, ditentukan nanti akan banyak petani yang tidak mendapat pupuk bersubsidi. Sehingga pelayanan publik di pupuk bersubsidi kian buruk," kata dia.
0 Komentar